HUKUM DAN PRANATA DALAM KETENAGAKERJAAN

Undang - undang Perburuhan ( bidang hubungan kerja )

• UU No. 12 tahun 1948 tentang kriteria status dan perundingan

" menjelaskan tentang aturan - aturan terhadap pekerja buruh dalam hal persyaratan untuk menjadi seorang buruh. pengaturan jam kerja dan jam istirahat, pemberian upah, perlindungan terhadap buruh perempuan, tempat kerja dan perumahan buruh, tanggung jawab, pengusutan pelanggaran dan aturan tambahan. "

•  UU No 12 tahun 1964 tentang PHK di perusahaan swasta

Presiden Republik Indonesia

Menimbang : “ bahwa untuk lebih menjamin ketentraman dan kepastian bekerja bagi kaum buruh yang disamping tani harus menjamin kekuatan pokok dalam revolusi dan harus menjadi soko guru masyarakat adil dan makmur, seperti yang tersebut dalam manifesto politik, beserta perincinnya perlu segera di keluarkan undang – undang tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta.”

 Mengingat :

1.  Pasal 5 ayat 1, pasal 27 ayat 2 undang – undang dasar
2. Undang – undang No. 10 Prp tahun 1960 ,Keputusan presiden No. 239 tahun 1964

Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat gotong royong

 Memutuskan : 

1.  Mencabut “ regeling onstslagrecht voor bepaalde niet Europese Arbeiders “ (Staatblad 1941 No. 396) dan peraturan – peraturan lain mengenai pemutusan hubungan kerja seperti tersebut di dalam undang – undang hokum perdata pasal 1601 sampai dengan 1603 dan pasal 1601 sampai dengan 1603 yang berlawanan dengan ketentuan tersebut di dalam undang – undang ini.
2. Menetapkan undang – undang tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta.

Studi kasus Comersial Space “ bank “

Berdasarkan kepemilikan modal bank di Indonesia dibagi menjadi Dua, bank pemerintah dan bank swasta.

Bank Pemerintah : Bank yang dimiliki oleh pemerintah. Dibagi atas bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan

Contoh : Bank Negara Indonesia 1946, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank DKI.

Bank Swasta :  bank – bank yang modalnya di miliki oleh pengusaha nasional Indonesia atau badan – badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas WNI.

Contoh : BCA, Bank Danamon, Bank Niaga.

Bank Indonesia

BI ( Bank sentaral ) adalah leader of last resort serta bertugas mengawasi perbankan yang ada di indonesia.

Kelembagaan bank sentral :

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang keuangan tugas bank sentral diklsifikasikan menjadi :

•        Makroprodensial : bank sentral melekukan asesmen dan upaya untuk menjaga kestabilan harga dan system keuangan.
•        Mikroprodensial : bank sentral melakukan asesmen terhadap lembaga keuangan yang menjadi kewajiban bank sentral sebagai supervisor atau pengawas.       

Kasus Bank Central Asia ( BCA )

    BCA adalah lembaga perbankan swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1957 dan memiliki 22.000 karyawan yang tersebar pada lebih dari 1.100 cabang BCA diseluruh Indonesia.

Kasus : Kasus ini terjadi saat seikat pekerja (SP) BCA bersatu mengeluhkan system pengupahan yang diberlakukan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ( BCA). Lembaga ini dinilai memberikan upah kepada karyawan regulernya jauh lebih rendah di bandingkan dengan bank lain. Karyawan yang sudah bekerja 15 sampai 20 tahun hanya diupah Rp 7 juta.

Anggota SP mengeluhkan tidak adanya mekanisme penaikan pangkat. Padahal bekerja di BCA merupakan pertaruhan karir. Dalam hal ini pelatihan untuk peningkatan kualitas karyawan BCA tidak dijalankan sesuai tujuannya sebagai jalur peningkatan karir. Banyak karyawan yang tidak mendaptkan promosi jabatan meski telah mengikuti training BCA

Permasalahan hukum

Adapun undang – undang yang menatur tentang kasus ini adalah :

• Pasal 120 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
•  UU no. 12 tahun 1948 tentang kriteria status dan perundingan

Kesimpulan :

•   BCA harus melihat apa posisi karyawan tersebut sehingga tidak terjadi kesenjangan gaji yang dapat mengakibatkan kecemburuan antar karyawan.
• Jika ada sebuah perundingan maka pihak BCA harus melibatkan semua perwakilan anggota, termasuk anggota SP BCA agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak yang terlibat
• BCA harus mau melakukan mediasi jika ada itikad baik dari pihak karyawan demi menumakan satu solusi yang dapat memberikan rasa adil antar semua pihak.

Sumber :

• http://id.tongkatali-ingredients.com/undang-undang/uu_phk/uu_phk_no12.htm
• http://www.slideshare.net/aduh_enak/kelembagaan-bank-sentral-dan-bank-indonesia
• http://www.dosenpendidikan.net/2016/03/pengertian-dan-contoh-bank-pemerintah-bank-swasta-nasional-dan-bank-swasta-asing.html
• https://www.merdeka.com/uang/4-keluhan-karyawan-berujung-tuntutan-hukum-untuk-manajemen-bca.html
• https://www.merdeka.com/uang/4-keluhan-karyawan-berujung-tuntutan-hukum-untuk-manajemen-bca/20-tahun-kerja-digaji-rp-7-juta.html